Awal Baru untuk Transparansi dan Layanan Publik
Setelah sebulan menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai menata ulang prioritas strategis di bawah kementeriannya. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai—lembaga yang selama ini menjadi pintu pertama lalu lintas perdagangan, sekaligus wajah pelayanan fiskal negara.
Baca Juga : 3 Fokus Utama Pengawasan Bea Cukai di Era Menkeu Baru
Dalam rapat bersama jajaran Bea Cukai di Jakarta, Purbaya menegaskan tiga fokus utama yang akan menjadi dasar pengawasan di era barunya: transparansi layanan, percepatan logistik nasional, dan pemberantasan praktik pungli di pelabuhan.
“Tugas Bea Cukai bukan hanya mengawasi, tapi juga melayani. Kalau rakyat merasa dipersulit, berarti ada yang salah dalam sistem,” ujarnya tegas.
Perubahan Arah, Dari Birokrasi ke Pelayanan
Selama beberapa tahun terakhir, citra Bea Cukai kerap diwarnai keluhan dari pelaku usaha: proses yang berbelit, waktu bongkar muat yang panjang, hingga isu pungutan liar di lapangan. Dalam konteks inilah, langkah Purbaya dianggap sebagai upaya menyegarkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga strategis tersebut.
Fokus Pertama: Transparansi Layanan dan Data.
Kemenkeu sedang membangun Public Customs Dashboard, sistem terbuka yang memungkinkan masyarakat dan pengusaha memantau status barang, waktu layanan, dan biaya real-time. Langkah ini diharapkan mengurangi ruang negosiasi di lapangan yang kerap menjadi pintu korupsi kecil.Fokus Kedua: Percepatan Logistik Nasional.
Bea Cukai akan menargetkan dwell time atau waktu tunggu barang di pelabuhan utama turun hingga 2,5 hari. Sistem integrasi antarinstansi—dari Kemenhub hingga Karantina—akan digabung dalam satu National Single Window. Jika berhasil, hal ini bisa menekan biaya logistik yang saat ini menyumbang hingga 23% dari harga barang di Indonesia.Fokus Ketiga: Pemberantasan Pungli dan Reformasi SDM.
Purbaya menekankan pendekatan ganda: digitalisasi pengawasan sekaligus penegakan etik internal. Audit internal akan dilakukan rutin, sementara laporan masyarakat melalui kanal pengaduan publik akan diproses dengan sistem tiket otomatis agar tidak lagi “mengendap” di meja atasan.
Langkah-langkah ini disambut beragam. Pelaku usaha ekspor-impor mengaku optimistis, sementara masyarakat umum melihatnya sebagai sinyal perubahan. Di media sosial, banyak netizen menulis komentar positif seperti “akhirnya bicara reformasi dari lapangan, bukan cuma rapat.”
Akar Masalah dan Tantangan Reformasi Bea Cukai
Masalah utama Bea Cukai sesungguhnya bukan sekadar praktik pungli, tapi struktur sistem pengawasan yang terlalu manual dan tertutup. Data Kemenkeu menunjukkan, lebih dari 60% proses administrasi impor dan ekspor masih melibatkan dokumen fisik dan tatap muka. Celah inilah yang sering dimanfaatkan oknum untuk melakukan negosiasi “tambahan biaya.”
Baca Juga : 6 Gebrakan Perpajakan Purbaya di Bulan Pertama Menjabat
Ekonom dari CORE Indonesia, Yusuf Arief, menilai bahwa kebijakan transparansi data dan dashboard publik adalah langkah progresif. “Bea Cukai itu seperti gerbang antara dunia usaha dan negara. Kalau gerbangnya lambat dan gelap, ekonomi nasional ikut tersendat. Purbaya paham bahwa efisiensi fiskal tidak akan tercapai tanpa efisiensi di pelabuhan.”
Namun reformasi ini tak akan mudah. Pengawasan di lapangan melibatkan ribuan pegawai dengan budaya kerja yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Selain itu, resistensi bisa muncul dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama.
Masalah lain yang juga krusial adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Banyak kantor Bea Cukai di luar Jawa masih belum memiliki jaringan internet stabil, sementara program digitalisasi menuntut konektivitas tinggi dan sistem keamanan data yang andal.
Langkah Realistis dan Berkelanjutan
Beberapa langkah konkret yang dapat memperkuat reformasi ini, menurut para pakar dan pengamat fiskal, antara lain:
Implementasi Bertahap Dashboard Publik.
Mulailah dari pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan. Setelah sistem stabil, perluasan bisa dilakukan ke wilayah Indonesia Timur.Kombinasi Reward–Punishment di Internal.
Pegawai yang menunjukkan kinerja transparan dan efisien layak mendapat insentif, sementara pelanggaran etika harus ditindak cepat dan terbuka. Transparansi internal sama pentingnya dengan digitalisasi eksternal.Kolaborasi dengan Swasta dan Start-up Logistik.
Pemerintah bisa menggandeng perusahaan teknologi logistik untuk membantu mengembangkan sistem pelacakan real-time dan analitik pengawasan. Inovasi dari sektor swasta sering lebih cepat dan fleksibel.Pendidikan Integritas Sejak Dini.
Perlu ada pelatihan rutin tentang etika pelayanan publik dan pentingnya reputasi institusi. Bea Cukai harus menjadi simbol profesionalisme fiskal, bukan sekadar penegak aturan pajak barang.
Dengan pendekatan yang menyentuh aspek manusia dan teknologi, reformasi ini punya peluang besar untuk mengubah wajah Bea Cukai Indonesia menjadi lembaga modern dan dipercaya.
Dari Pintu Impor ke Pintu Kepercayaan
Bea Cukai sejatinya bukan hanya tentang pajak impor atau ekspor, melainkan tentang bagaimana negara melayani rakyatnya di titik paling strategis: perbatasan ekonomi. Di tangan Menkeu baru, arah itu mulai bergeser dari “mengawasi dengan curiga” menjadi “melayani dengan percaya.”
Baca Juga : Harga Timah Naik, Pemerintah Tindak Tambang Ilegal
Jika tiga fokus utama ini dijalankan konsisten—transparansi, efisiensi logistik, dan reformasi etik—maka bukan hanya pendapatan negara yang meningkat, tapi juga kepercayaan rakyat terhadap birokrasi fiskal. Dan di situlah, sesungguhnya, reformasi fiskal menemukan makna kemanusiaannya.
