DPR Sahkan APBN 2026 di Senayan
Jakarta, 25 September 2025 — DPR Setujui APBN 2026, Anggaran Rp3.700 Triliun dengan Defisit 2,68% PDB, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2026 dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara, Jakarta.
Baca Juga : Khitan Laser Luhurian, Nyaman dan Lebih Cepat Sembuh
Anggaran yang disepakati mencapai sekitar Rp3.700 triliun, dengan defisit ditargetkan sebesar 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Persetujuan ini menandai komitmen pemerintah dan legislatif untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.
Latar Belakang Pengesahan APBN
Proses pembahasan APBN 2026 sudah berlangsung sejak pertengahan tahun. Pemerintah mengajukan rancangan awal pada Agustus lalu dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif, pengendalian inflasi, serta penguatan daya beli masyarakat.
Isu krusial seperti subsidi energi, pembangunan infrastruktur, serta belanja pendidikan dan kesehatan menjadi sorotan utama. Pemerintah menekankan bahwa alokasi anggaran akan diarahkan untuk program yang langsung menyentuh kehidupan rakyat, sekaligus menjaga disiplin fiskal agar defisit tidak melebar.
Kutipan dari Pemerintah dan DPR
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pidatonya menegaskan bahwa APBN 2026 dirancang sebagai instrumen untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
“Dengan defisit 2,68 persen PDB, kami optimis APBN tetap sehat. Pemerintah berkomitmen memastikan belanja negara fokus pada pembangunan manusia, infrastruktur, dan transformasi ekonomi digital,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan persetujuan ini hasil kerja bersama seluruh fraksi.
“Meskipun ada perbedaan pandangan, akhirnya semua fraksi sepakat demi kepentingan nasional. APBN 2026 harus menjadi anggaran yang berpihak pada rakyat, terutama kelompok rentan,” katanya di hadapan anggota DPR.
Dampak bagi Masyarakat dan Dunia Usaha
Bagi masyarakat, pengesahan APBN ini membawa harapan baru. Anggaran besar di sektor pendidikan diproyeksikan meningkatkan kualitas sekolah negeri, sementara dana kesehatan diarahkan untuk memperkuat layanan rumah sakit daerah. Subsidi energi juga masih dipertahankan, meskipun dengan skema yang lebih tepat sasaran.
Lihat Juga : Film Pendek Indonesia Menang di Inspiring Asia Festival 2025
Pelaku usaha menilai anggaran ini memberi sinyal positif. Program insentif untuk UMKM dan investasi di bidang energi terbarukan diprediksi membuka peluang kerja baru. Namun, sebagian ekonom mengingatkan pentingnya pengawasan agar anggaran tidak hanya habis untuk birokrasi.
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai langkah DPR sudah tepat.
“Target defisit 2,68 persen cukup realistis. Namun yang lebih penting adalah eksekusi. Jika pemerintah mampu menyalurkan anggaran dengan efektif, maka APBN 2026 bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan global,” jelas Faisal.
Tantangan yang Masih Menghantui
Meski disahkan, tantangan besar tetap ada. Pertama, ketidakpastian harga komoditas global bisa memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak dan ekspor. Kedua, stabilitas politik menjelang tahun politik 2029 perlu dijaga agar program pembangunan tidak terhambat.
Selain itu, masalah klasik seperti kebocoran anggaran dan efektivitas distribusi belanja daerah masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah berjanji akan memperkuat pengawasan internal, termasuk melalui digitalisasi sistem pengelolaan keuangan negara.
Perbandingan dengan APBN Tahun Sebelumnya
Jika dibandingkan dengan APBN 2025, terdapat peningkatan signifikan pada alokasi belanja infrastruktur dan kesehatan. Tahun lalu, belanja kesehatan hanya sekitar Rp180 triliun, sementara di 2026 naik menjadi Rp220 triliun. Angka ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat layanan dasar.
Baca Juga : 4 Insentif Dolar, Menahan Arus, Merawat Ekonomi
Belanja infrastruktur juga ditingkatkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah. Proyek jalan tol, kereta cepat, dan pelabuhan logistik menjadi prioritas. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk kota besar, tetapi juga untuk memperkecil kesenjangan antar daerah.
Harapan dari Dunia Pendidikan
Sektor pendidikan mendapat alokasi besar, yakni lebih dari Rp650 triliun. Dana ini mencakup program wajib belajar, beasiswa, serta peningkatan kualitas guru. Para akademisi berharap anggaran tersebut digunakan efektif, bukan sekadar terserap secara administratif.
Rektor Universitas Negeri Malang, Prof. Sutrisno, menekankan pentingnya arah yang jelas.
“Anggaran besar harus berdampak nyata. Jangan sampai pendidikan hanya menjadi beban biaya, tetapi harus melahirkan generasi muda yang inovatif dan siap bersaing di era digital,” ucapnya.
Pandangan Pelaku UMKM
Pelaku UMKM juga menaruh harapan besar. Dengan adanya insentif pajak dan program pembiayaan murah, sektor ini diharapkan bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Siti Rahma, pengusaha batik asal Pekalongan, menyampaikan optimismenya.
“Kalau benar ada dukungan modal bunga rendah, kami bisa memperluas produksi. Harapannya pemerintah konsisten menyalurkan, jangan hanya ramai di berita saja,” katanya.
Tantangan Pengawasan Anggaran
Meski harapan tinggi, pengawasan tetap menjadi faktor penentu. Lembaga antikorupsi dan auditor negara harus memastikan dana triliunan rupiah tidak bocor. Banyak kasus di masa lalu menunjukkan lemahnya transparansi dalam penyaluran bantuan sosial maupun proyek daerah.
Pengamat politik, Refly Harun, mengingatkan:
“APBN adalah instrumen politik sekaligus ekonomi. Jika digunakan tepat, rakyat yang diuntungkan. Tapi kalau salah kelola, bisa jadi sumber masalah. Maka transparansi harus diperkuat dengan teknologi digital.”
Perspektif Global
Indonesia juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa fiskalnya sehat. Dengan defisit di bawah 3 persen, pemerintah berharap kepercayaan investor tetap tinggi. Beberapa lembaga pemeringkat internasional bahkan menilai langkah ini positif, karena menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian global.
Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur, David Malpass, menilai sikap Indonesia cukup berani.
“Di saat banyak negara berkembang menaikkan defisit, Indonesia memilih jalan moderat. Ini bisa menjaga stabilitas rupiah sekaligus menarik investasi asing,” ungkapnya.
Harapan Baru APBN 2026
Dengan pengesahan APBN 2026 senilai Rp3.700 triliun, pemerintah dan DPR sepakat melangkah bersama menjaga perekonomian nasional. Defisit 2,68 persen PDB dinilai sebagai kompromi antara kebutuhan pembangunan dan disiplin fiskal.
Bagi rakyat, yang terpenting adalah janji pemerintah agar anggaran tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan dalam bentuk jalan, sekolah, rumah sakit, serta peluang kerja baru. Waktu akan membuktikan apakah APBN 2026 bisa menjawab harapan tersebut.
APBN 2026 bukan sekadar angka Rp3.700 triliun di atas kertas. Ia adalah simbol harapan bahwa pembangunan bisa lebih merata, kesejahteraan meningkat, dan daya saing ekonomi nasional terus menguat.
Namun, semua itu bergantung pada implementasi. Jika pemerintah mampu mengeksekusi dengan baik, APBN 2026 akan tercatat sebagai salah satu momentum penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Jika tidak, ia bisa menjadi beban tambahan bagi generasi mendatang.
Bagi rakyat kecil, pesan mereka sederhana: anggaran negara harus kembali pada rakyat.
