Abdur Rahim
(Warga NU; tinggal di Desa Simo, Tuban)
Baru-baru ini tayang podcast antara Akbar Faizal dan Gus Yahya (KH. Yahya Cholil Tsaquf), Ketua Umum PBNU, yang ramai diperbincangkan. Sebetulnya tidak ada yang baru dalam topik obrolan tersebut. Apa yang disampaikan oleh Gus Yahya sudah sering disampaikan dalam berbagai forum lain. Sebelum Muktamar Lampung hingga terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.
Baca Juga : Gaji ASN, Pensiunan & Bansos Jadi Perhatian! Ini Penjelasan Pemerintah Awal Tahun
Gus Yahya punya tiga agenda utama, transformasi konstruksi organisasi, reposisi kedudukan NU,dan revitalisasi peran NUdalam lanskap nasional maupun global. Sebuah harapan baru bagi warga NU sekaligus membawa kontroversi.
Disebut kontroversi karena dalam praktiknya, sejumlah kebijakan dan arah gerak organisasi justru menimbulkan kritik serius. Saya, secara jujur, mencoba melihat beberapa “salah kedaden” bahkan kejanggalan yang patut dipertanyakan.
Pertama, soal relasi NU dengan politik praktis. Gus Yahya berkali-kali menegaskan keinginan untuk mengembalikan NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang tidak terseret arus politik elektoral. Dalam narasi resminya, NU ingin menjaga jarak dari partai politik, termasuk dengan pihak yang selama ini dikenal atau mendaku sebagai “anak ideologis” NU. Namun kenyataannya, langkah menjauh dari “bayang-bayang” partai tersebut tidak diikuti dengan sikap netral yang konsisten. Sebaliknya, muncul kesan bahwa sebagian elite PBNU justru menjalin kedekatan dengan kekuatan politik lain. Realitas ini dapat dilihat dalam tahun pertama struktur kepengurusan PBNU, sebelum kocok ulang.
Di titik ini, saya dan bisa jadi warga NU lainnya, melihat inkonsistensi. Lihat saja gerak-gerik elit PBNU saat resepsi Satu Abad NU hingga Pemilu tahun 2024. Lihat juga program-program yang diluncurkan oleh PBNU selama ini, banyak yang tak ada kabarnya: GKMNU, Kampung Nelayan Binaan, Pertanian, dan lain sebagainya.
Lihat Juga : Rakyat Melawan, Protes Nasional Meledak Gara-Gara Tunjangan Mewah DPR
Kedua, persoalan kaderisasi yang dinilai mandek. Sebut saja, misalnya, Akademi Kaderisasi Nasional (AKN) dan Pendidikan Menengah Kader NU (PMKNU) diharapkan menjadi tulang punggung regenerasi kepemimpinan NU. Namun realitas di lapangan menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. AKN yang digadang-gadang sebagai pusat pembibitan kader strategis belum mampu melahirkan figur-figur yang menonjol di tingkat nasional. Belum lagi PMKNU yang seharusnya menjadi motor kaderisasi bagi pengurus di tingkat wilayah dan cabang masih menghadapi persoalan konsolidasi, strategi, dan administrasi.
Ironisnya, AKN menjadi syarat bagi siapa saja yang ingin maju sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar mendatang. Sementara PMKNU menjadi syarat dalam kontestasi kepemimpinan di tingkat wilayah dan cabang.Sejauh ini, hanya Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak NU (PD-PKPNU) yang berjalan sangat masif.
Ketiga, ambisi membawa NU ke panggung internasional. Gus Yahya menyebut sebagai agenda reposisi NU di tingkat global. Tidak bisa dipungkiri bahwa Gus Yahya aktif mendorong peran global NU, terutama dalam isu-isu perdamaian, dialog antaragama, dan kemanusiaan. Ini adalah langkah progresif yang patut diapresiasi.Namun, sejauh pengamatan saya, Gus Yahya kurang lantang bersuara terkait eskalasi konflik global belakangan ini. Terutama, menyangkut perang Iran vs AS-Israel.
Padahal, setidaknya menurut saya, isu ini memiliki resonansi kuat di kalangan umat Islam Indonesia, termasuk warga NU. Ketika NU begitu vokal tentang nilai-nilai kemanusiaan universal, tetapi tampak diam atau minimal dalam merespons isu Israel-Palestina berlanjut dengan terjadinya perang, muncul kesan adanya standar ganda. Hal ini berpotensi menimbulkan kekecewaan dan mempertanyakan konsistensi moral organisasi.
Selain tiga isu utama tersebut, gaya kepemimpinan Gus Yahya juga kerap dinilai terlalu elitis dan arogan. Pendekatan yang lebih banyak bertumpu pada lingkaran terbatas elite membuat komunikasi dengan akar rumput menjadi kurang optimal. Kekuatan utama NU terletak pada jaringan kulturalnya yang luas dan organik. Jika ini tidak dijaga, maka jarak antara PBNU dan warga warga NU akan semakin melebar.
Baca Juga : 3 Fokus Utama Pengawasan Bea Cukai di Era Menkeu Baru
Pada akhirnya, kritik terhadap kepemimpinan Gus Yahya ini harus dilihat sebagai bagian dari dinamika sehat dalam organisasi sebesar NU. Sekaligus, rasa cinta yang mendalam terhadap Gus Yahya selaku mandataris Muktamar 35 di Lampung. “Salah kedaden” dalam konteks ini bukanlah vonis final, melainkan peringatan bahwa arah yang ditempuh saat ini perlu direfleksikan kembali. Terutama, bagi para kandidat ketua umum yang hingga saat ini, menurut saya, belum ada yang sekaliber Gus Yahya. Wallahu a’lam
